RAIH WTP EMPAT KALI BERTURUT-TURUT, WH BERBAGI PENGALAMAN KEPADA KEPALA DAERAH KAB/KOTA SE BANTEN

Senin, 30 Mei 2011

Walikota Tangerang, H. Wahidin Halim berbagi pengalaman dan memberikan pidato kehormatan dihadapan para Kepala Daerah serta Ketua DPRD se-Banten pada saat acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan daerah tahun 2010 pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten bertempat di Auditorium Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Banten, Jl.Raya Palka No. 1 Serang, Senin (30/5).

Wahidin Halim diberikan kehormatan khusus ini, karena Pemkot Tangerang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang keempat kalinya.

Sebagai penerima WTP empat kali berturut-turut, Wahidin Halim yang diminta untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan. Walikota mengatakan keberhasilan keempat kali berturut-turut sejak 2007, 2008, 2009 dan 2010 ini, merupakan wujud nyata political will pimpinan, dalam hal ini Wahidin Halim. Dengan adanya kebijakan tersebut, Wahidin Halim selaku pimpinan Pemkot Tangerang telah menjalankan paradigma bekerja sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melayani masyarakat dan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran telah sesuai dengan aturan dan peruntukkannya.

"Ini bentuk komitmen dan transparansi Pemkot Tangerang," jelasnya seraya menegaskan ini juga merupakan hasil kerja keras dan kinerja yang baik seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Tangerang. Walikota juga mengatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan Pemkot didukung oleh tenaga yang profesional dibidangnya dan terus mengadakan pembinaan dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas pegawai.

Lebih lanjut, Walikota menambahkan pentingnya perekrutan pegawai sesuai dengan kemampuan serta keahlian. Seperti halnya dalam hal pengadaan barang dan jasa, Walikota mengharuskan para pejabat eselon II,III dan IV untuk mengikuti sertifikasi sesuai dengan Keppres No. 54 Tahun 2010. Di jajaran Pemkot Tangerang sendiri sebanyak 166 pegawai lulus ujian sertifikasi pejabat pengadaan barang dan jasa. Hal ini, membuktikan bahwa Kota Tangerang benar-benar komitmen dan melaksanakan peraturan yang ada.

Mohon Dukungan dan Perhatian Masyarakat Banten

Kepada seluruh pendukung "Wahidin Halim menjadi Gubernur Banten" mohon dapat menempatkan diri pada saat Pilkada Banten nanti. sehingga dapat memantau Pilkada Banten dan melaporkannya apabila menemukan kejanggalan-kejanggalan. Dan apabila menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkada Banten diharapkan untuk :

1. Dokumentasikan berupa foto atau film yang selanjutnya dicetak dan copy sebanyak-banyaknya. 

2. Catat waktu dan lokasi kejadian.

3. Catat perihal kejadian tersebut.

4. Catat nama dan alamat pelaku yang melakukan kejanggalan.

5. Apabila dikira bisa, ambil sampel/contoh kejanggalan yang dilakukan

apabila ada pihak-pihak meminta bukti-bukti tersebut berikan copiannya, sementara untuk yang asli dikirimkan langsung ke TIM SUKSES WH atau bisa dikirim ke email - gprepenwh@gmail.com

Sekecil apapun informasi Anda akan sangat membantu kami. Terima kasih.

Salah satu contoh pengrusakan Banner Sosialisasi PILGUB 2011 di Cilegon oleh orang yang tidak bertanggungjawab

diposkan oleh : Re Publik

Pandangan WH tentang PERGUB Larangan Ahmadiyah

Munculnya bentrokan Cikeusik menurut Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edi disebabkan intervensi pihak luar, meskipun beliau tidak menyebutkan siapa dalang terjadinya keributan tersebut. Namun sudah dapat dipastikan adalah karena ketidakmampuan Hj. Atut Chosiah sebagai Gubernur Banten sebagai wakil pemerintah di tingkat Provinsi yang memiliki tugas menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi di Banten.

Setelah terjadi kerusuhan Cikeusik, Gubernur Banten menutupi ketidakmampuannya dalam memenej Banten dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaah Ahmadiyah di wilayah Provinsi Banten. sebagai antisipasi terjadinya  kerusuhan ulang seperti yang terjadi di Cikeusik.  Namun Pergub tersebut dianggap salah kaprah oleh M. Hanif Dhakiri, Ketua DPP PKB dan Sekretaris FPKB DPR RI. Karena Pergub tersebut telah melanggar UU 1945 dan Pasal 10 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

Pergub ini sebagai contoh keteledoran Gubernur Banten Hj. Atut Chosiah yang tidak cermat dan teliti dalam mengambil kebijakan. Gubernur Banten dalam Pergub ini menangani masalah dengan melanggar Undang-Undang. kebijakan yang telah menyepelekan nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun dengan genangan darah dan cucuran air mata oleh mahasiswa Indonesia tahun 1998.

Haji Wahidin Halim dalam kebijakannya sangat berbeda pendapat tentang Pergub yang dinilai melanggar Undang-Undang tersebut. Menurutnya, beliau lebih memilih jalur lain dibanding harus melanggar Undang-Undang, meskipun dalam pengakuannya Haji Wahidin Halim lebih keras terhadap jamaah Ahmadiyah namun tidak melanggar demokrasi. dan Haji Wahidin Halim mengajak warga Ahmadiyah untuk berfikir cerdas dalam menyikapi kasus-kasus yang terjadi. Sehingga dalam bermasyarakat, warga Ahmadiyah di Kota Tangerang lebih arif dan tidak mengajarkan dan memaksakan agama yang dianutnya kepada orang lain yang berbeda kepercayaan.

itulah alasan Haji Wahidin Halim tidak mendukung Pergub tentang Larangan Jemaah Ahmadiyah yang disebabkan melanggar Undang-Undang. Semoga dapat difahami!. Salam Perubahan!.

Salah Kaprah Peraturan Gubernur tentang Ahmadiyah

TEMPO Interaktif, Di sebuah negara hukum dan negara yang menjamin terlindunginya hak asasi manusia dalam konstitusinya, munculnya peraturan yang dikeluarkan oleh beberapa kepala daerah yang melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah, seperti di Jawa Timur dan Jawa Barat serta beberapa kabupaten/kota lainnya di Indonesia, merupakan suatu gejala yang sangat memprihatinkan. Menurut saya, peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota seperti itu bukan hanya merupakan kekeliruan fatal dalam cara berpikir, tapi juga fatal dari sudut pandang konstitusi dan perundang-undangan.

Peraturan kepala daerah tersebut justru membawa masyarakat semakin jauh dari cara berpikir yang matang dan dewasa, serta terdegradasi ke dalam cara berpikir yang mundur dan tidak mencerdaskan. Pada saat yang sama, kehadirannya juga merupakan delegitimasi luar biasa terhadap sebuah eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.

Kekeliruan 

Salah satu tujuan syariat (maqashid as-syariah) yang disepakati para ulama terdahulu adalah bahwa agama Islam hadir untuk melindungi lima hak dasar manusia dalam kehidupan yang tidak dapat diganggu gugat. Dua di antara hak dasar itu adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan (hifz ad-din) serta kebebasan berpikir dan berekspresi (hifz al-’aql).

Mengenai kebebasan beragama dan pentingnya penghargaan terhadap suatu keyakinan, dalam dunia sufi ada kisah menarik. Al-Qusyairi dalam kitabnya, Ar-Risalah, bercerita begini. Seorang Majusi mengundang Ibrahim makan. Ibrahim menjawab, “Aku mau menerima undanganmu dengan satu syarat, yaitu bahwa engkau memeluk Islam.” Mendengar jawaban Ibrahim itu, orang Majusi tersebut lalu pergi. Kemudian Allah SWT memberi teguran kepada Ibrahim dengan menurunkan wahyu, “Selama 50 tahun, Kami (Allah) telah memberinya makan sekalipun ia Majusi. (Apa salahnya) jika engkau menerima seporsi makanan darinya tanpa menuntutnya mengganti agama?” Ibrahim kemudian mengejar si Majusi, lalu meminta maaf kepadanya. (dalam satu kisah lain diungkapkan bahwa orang Majusi yang bertamu kepada Nabi Ibrohim dan meminta makanan kepada Nabi Ibrohim)

Keyakinan memang bukan sekadar produk dari kebebasan berpikir. Tapi keyakinan juga merupakan suatu kekayaan batin yang sangat berharga, karena ia diperoleh melalui pengalaman dan perjalanan hidup yang sangat panjang dan trans-historis.

Tugas seorang nabi, ulama, kiai, ustad, serta para juru dakwah hanyalah “memberi peringatan” (QS Al-Ghasyiyah: 21-22) dan tidak diizinkan untuk memaksakan agama, memaksa orang lain mengganti keyakinannya dengan keyakinan kita. Juga tidak patut menyesatkan mereka yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Kebiasaan atau kecenderungan untuk menuduh orang lain sesat merupakan watak yang secara diametral bertolak belakang dengan sifat dan tugas kenabian, bertentangan dengan tujuan syariat yang hakiki.

Dalam Tafsir Al-Kassyaf karya Az-Zamakhsyari (Juz I, 1977: 387) diceritakan, ada sahabat Nabi dari golongan Ansor mempunyai dua anak laki-laki. Keduanya memeluk agama Kristen, dan orang tuanya menghendaki agar anak-anaknya masuk Islam. Begitu keras usaha orang tuanya untuk memaksa anaknya masuk Islam, sampai suatu hari si orang tua berkata kepada kedua anaknya, “Demi Allah, saya tidak akan mengakui kalian sebagai anak kecuali kalian mau masuk Islam.” Namun kedua anak itu tetap menolak keinginan orang tuanya. Sahabat itu kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah anak-anakku harus masuk neraka sementara aku sendiri melihatnya (masuk neraka)?” Atas pengaduan tersebut, kemudian Nabi menerima wahyu yang isinya secara tegas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (QS Al-Baqarah: 256).

Beragama dan berkeyakinan secara otonom merupakan salah satu manifestasi kualitas diri manusia sebagai makhluk spiritual. Tidak ada satu pun kekuatan yang bisa membatasi atau memaksakan kehendak terhadap keyakinan seseorang, tidak juga negara, apalagi ormas keagamaan–kecuali hidayah dan kehendak Allah. Karena itu, dalam sudut pandang syariat maupun konstitusi, pemaksaan kehendak, pelarangan atas suatu eksistensi keyakinan, dan penyesatan terhadap suatu keyakinan pribadi merupakan tindakan yang bisa masuk kategori kriminalitas.

Hanya orang yang berpikiran dangkal, berhati keras, dan tertutup untuk menerima kebenaran yang suka menyesatkan dan melarang orang lain buat meyakini apa yang diimaninya. Sementara itu, orang bijak, dewasa, berhati terbuka, dan berpikiran mendalam akan selalu menghargai keyakinan seseorang, karena itu merupakan bagian tak terpisahkan dari penghargaan terhadap kemanusiaan, terhadap keindahan dan keanekaragaman ciptaan Tuhan.

Melawan konstitusi

Dari sudut pandang legal, peraturan gubernur atau peraturan bupati yang melarang aktivitas Ahmadiyah itu juga keliru secara mendasar. Pertama, dari sudut pandang konstitusi, peraturan kepala daerah tersebut jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan, berserikat, dan berkumpul. Jadi peraturan kepala daerah tentang Ahmadiyah itu inkonstitusional.

Kedua, sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti tertera dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa masalah agama termasuk wewenang pemerintah pusat untuk mengaturnya, bukan wewenang pemerintah daerah. Jadi peraturan kepala daerah tentang Ahmadiyah jelas melawan hukum dan melanggar undang-undang.

Ketiga, salah satu alasan bahwa peraturan kepala daerah tersebut dibuat adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah. Kita tahu bahwa SKB itu tidak masuk tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena itu, SKB tidak bisa dijadikan sebagai sumber dan landasan hukum untuk membuat aturan hukum baru yang dianggap sebagai implementasinya.

SKB hanyalah sebuah jalan tengah yang diambil sebagai solusi darurat atas kompleksitas persoalan kehidupan keberagamaan, khususnya menyangkut keberadaan Jemaat Ahmadiyah. SKB hanya sebuah alternatif jalan keluar yang bisa menjadi obat sementara, karena tekanan sebagian masyarakat yang cukup kuat. Tetapi SKB bukan undang-undang. Bahkan untuk sebagian melanggar undang-undang dasar.

Saya sama sekali tak bermaksud membela Ahmadiyah, tapi tetap menghormati keyakinan warga Ahmadiyah. Lebih dari itu, cara-cara berpikir keliru yang menyesatkan masyarakat dan kebijakan politik yang bertentangan dengan konstitusi dan perundang-undangan di republik ini jelas perlu diluruskan. Sebab, cara berpikir yang keliru dan politik hukum yang inkonstitusional itu justru tidak akan membuat bangsa ini bisa maju dan tampil di depan garis peradaban, karena selalu terjebak dalam cara berpikir dangkal, sempit, dan tidak dewasa. Akibatnya, seluruh energi bangsa habis untuk mengurusi hal-hal kecil dan jangka pendek, gagal membangun sistem politik yang kokoh, yang pada akhirnya membuat kita tertatih-tatih dalam mengejar eskalasi peradaban dunia yang berjalan sangat cepat.

M. Hanif Dhakiri, Ketua DPP PKB dan Sekretaris FPKB DPR RI

BUKTI KEPEMIMPINAN WH DI KOTA TANGERANG

Partai Berasazkan Islam Di Banten Tunduk Ama Jawara

Banten sejak dari dulu dikenal sebagai daerah religius bahkan disebut juga kota santri. Ulama-ulama besar banyak lahir dari Banten. Kini Banten tidak lagi memiliki ulama atau kiyai setelah ulama kharismatik Abuya Dimyati wafat. Banten kini seolah kering kerontang dengan tokoh panutan seorang ulama. Banten kini berada digenggaman bernama 'JAWARA'. Boleh ditanya dari sabang sampai marauke sekalipun, kebanyakan orang akan lebih mengenal dengan istilah jawara dibanding dengan ulama khususnya di Banten. Apalagi dikalangan pengusaha Banten dan masyarakat Banten umumnya. Nama JAWARA seolah menjadi simbol tertinggi di Banten.

Semua orang tahu siapa itu Raja Jawara di Banten. Masyarakat juga tahu kiprah jawara selama ini. Selain menguasai perekonomian dan proyek-proyek di Banten. Ia juga menguasai birokrasi. Nyaris Banten secara global berada di genggaman "SANG JAWARA" dan kelompoknya. Bahkan ulama yang dulu berada di urutan nomor satu (1) : Ulama, Jawara dan Umaro kini berada di urutan terakhir. Jawara Umaro dan Ulama. Dunia memang sudah terbalik. Laki-laki malu memakai celana pendek, sebaliknya banyak perempuan yang senang dengan celana pendek. Laki-laki biasanya memimpin kini pemimpin Banten seorang perempuan. Ulama yang merupakan gurunya para jawara, kini Jawara menjadi gurunya Ulama.

Semua itu berpangkal pada DUIT/UANG/DOLAR/MONEY/DINAR/PICIS dan masih banyak sebutannya. JAWARA di Banten menguasai Uang sehingga Ulama pun banyak yang 'maaf' berkoalisi dengan sang pemilik uang. Tidak hanya ulama, mari kita lihat ketika keluarga Sang Jawara berkeliling 'silaturahmi' banyak ulama dan ustad para imam masjid, para guru ngaji mereka pada sungkem, tundukan pungung dan bahkan ada yang cium tangan kepada Sang Anak Jawara.

Bahkan dalam sebuah kesempatan, salah satu organisasi ulama terekenal di Banten. Para pengurus organisasi ini terlihat menundukan punggungnya sambil bersalaman dengan sang anak jawara. Istilah bahasa jawa serang mah, 'mandut' atau sangat menghormati yang berlebihan. Padahal mereka statusnya lebih tinggi dengan anak jawara alias mereka ULAMA yang wajib kita panuti karena ulama adalah pewaris nabi.

Bahkan beberapa partai yang mengaku-ngaku berasaskan Islam, namun pun sama mereka seolah-olah berada di 'ketiak' penguasa. Mereka selalu mendukung keluarganya dan bahkan tidak hanya sekali, berkali-kali. Dengan alasan, 'dakwah' itu tidak harus menjadi oposisi dan dengan alasan kebijakan partai dan berdasarkan keputusan bersama. Itulah Banten sekarang. Para Ulama, para partai Islam (dakwah) tidak pernah memikirkan Banten esok dan akan datang, mereka berfikir saat ini, mereka berfikir instan dan bahkan ada yang berfikir yang penting 'terima duit'.

Para ulama Banten, aktifis partai dakwah yang seharusnya berperan penting dalam mengoreksi pemerintahan yang KKN seolah BISU seolah TULI dan tidak berfikir panjang. Mereka tidak melihat bagaimana kekuasaan sekelompok orang kini semakin 'membabi buta' terus menguasai semua sektor. Mirip dengan gaya Orde Baru. Jangan-jangan nanti partai Islam (dakwah) di Banten juga menggelari PAHLAWAN kepada Sang Jawara kaya Mantan Presiden Suharto yang akan digelari pahlawan oleh sang partai.

Reformasi di Banten tidak cukup dengan mahasiswa, tidak cukup dengan kalangan akademisi. Ulama dan Partai reformis harus bersatu. Jika tidak, maka lihat saja Banten 5 tahun ke depan. BISA jadi menjadi KERAJAAN alias seperti negara MESIR. Partai Islam di Banten seharusnya berfikir luas, berfikir panjang, katanya berpartai dalam rangka dakwah, kok ada kedzaliman bukannya diberantas malah didukung. TOBAT YU...SELAMAT BERJUANG. (BantenPost)

AIRIN BERGURU KE WH ATUR SAMPAH ATAU CUMA PROPAGANDA ?

Gebrakan walikota paling ayu di Banten, Airin Rahmi Dhiyani ternyata tidak disangka-sangka. Walikota Tangerang (WH) calgub Banten abad-21 ini sempat tersenyum lebar ketika Walikota Tangsel ini menyambangi Sang Bapak Tangerang. Sebaliknya Airin pun tersenyum manis, terlihat semakin cantik mukanya.

Tentu saja senyum WH dan Airin bisa ditafsirkan beragam oleh pengamat atau insan pers. Senyum WH dan Airin bisa tulus bisa juga lipstik semata. Tulus karena memang kedua kepala daerah ini seorang muslim dan manusia pelayan publik yang diharuskan senyum. Bisa juga senyum kedua tokoh ini hanya lipstik karena memang keduanya saat ini secara politik sedang 'berhadap-hadapan.'

"Tolong ya kalau ada spanduk saya nyasar di Tangerang Selatan jangan dibuang di tong sampah", seloroh WH kepada Airin sambil tersenyum lebar. Kunjungan Airin konon ingin melihat keberhasilan Kota Tangerang dalam menangani sampah, K3 dan pengemis. Tangsel sebagai si bungsu Tangerang memang sudah semestinya berguru banyak kepada Kota Tangerang. Karena memang Kota Tangerang selama ini dinilai sebagai salah satu kota yang sukses dalam segalanya. Itulah pendapat publik terhadap kota pimpinan seorang WH.

Kunjungan Airin Rahmi yang juga menantu "Sang Pendekar Banten", Hasan Socbieh ini dilihat dari sudut pandang politik bisa jadi sebuah propaganda. Dan apapun alasannya, yang pasti dibalik pertemuan ini ada makna politik yang sangat tinggi. Bisa jadi dalam rangka mengurangi ketegangan pihak pendukung WH dan pendukung Atut Chosiyah yang juga kakak ipar Airin. Atau bisa jadi dalam rangka menunjukan kepada segenap masyarakat Kota Tangerang nih kunjungan keluarga Dinasti Ciomas ke kandang Macan Tangerang.

Setiap orang berhak menafsirkan pertemuan dua walikota ini. Yang pasti esok, (Oktober 2011) senyum dua tokoh ini akan berbeda dengan senyum sekarang. Senyum sekarang bisa jadi tulus dan ikhlas, senyum esok bisa jadi mengandung sejuta makna yang didalamnya ada senyum permusuhan. (BantenPost).

Hanya Allah SWT. yang mengetahui apa yang ada dilubuk hati manusia, semoga WH tetap tenang. Salam Perubahan!

Jika WH - Jayabaya Jodoh, 51-55% Prediksi Suara Digenggamnya

Oleh : Jahrudin Arsyad, S.Sos

Penduduk Banten tahun 2010 menurut catatan sipil kurang lebih hampir 11 juta jiwa. Dari jumlah tersebut hampir 50% jumlah penduduk ada di Tangerang ( Kab/Kota Tangerang dan Tangsel ). Dengan rincian sebagai berikut ; Kabupaten Tangerang dan Tangsel 3,6 juta, Kota Tangerang 1,7 juta. Itu berarti hampir mendekati angka 50% dari jumlah penduduk Banten secara keseluruhan. Penduduk Lebak sendiri kurang lebih mencapai 1,2 juta.

Tidak salah bila kemudian incumbent Atut Chosiah belakangan gencar berkunjung ke Tangerang dengan alasan silaturahmi dan temu warga, padahal sebelumnya 'Tangerang dicuekin' malah terkesan ditinggalkan dari berbagai sudut termasuk pembangunan infrastruktur. Wajar kemudian 2 tahun lalu sempat menggema isu Tangerang akan memisahkan diri dari Banten untuk membentuk propinsi sendiri yaitu Propinsi Tangerang Raya. Pertanyaanya sekarang, mungkinkah masyarakat Tangerang harus memilih gubernur yang memperhatikan saat ada maunya. Setelah jadi, pun kemudian dianaktirikan lagi ? Jawabanya ada di ANDA.

Kembali ke persoalan calgub dari Tangerang, Wahidin Halim (WH) yang tinggal selangkah lagi deal dengan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya untuk berpasangan. Pengamat politik nasional dan lokal semuanya memprediksi, jika benar WH dan Jayabaya berjodoh, maka itu adalah suatu ancaman bagi incumbent karena diprediksi suaranya akan besar bila menghitung dari jumlah penduduk.

Bila Tangerang digabung dengan Lebak, maka 60% jumlah penduduk ada digenggaman pasangan ini, belum lagi ditambah dukungan dari daerah lainnya terutama dukungan partai besar Demokrat dan partai pendudkung Jayabaya.

Anggaplah 60% penduduk tersebut ( Tangerang + Lebak ) yang memilih WH hanya 40%, maka jumlah tersebut cukup signifikan, lalu kemudian Cilegon, Serang, Kota Serang dan Pandeglang ) yang juga daerah ini banyak dukungan partai demokrat. Kita tahu Demokrat saat ini adalah partai berkuasa, mereka didukung langsung oleh Presiden. Artinya dukungan moral dan politik serta kekuatan akan digenggam oleh pasangan ini . (BantenPost)

BERITA RAKYAT

Gandung Ismanto ; Atut Gagal Pimpin Banten

SERANG - Atut Chosiyah (AC - red), gubernur aktif Banten saat ini dinilai oleh masyarakat menengah bawah, masyarakat perkotaan, para akademisi maupun pengamat sosial politik. Incumbent dinilai 'cacat' yaitu syarat dengan KKN dan gagal karena tidak kapabel. Itulah setidaknya pandangan masyarakat Banten terhadap putra Big Bos Pendekar Banten ini.

Menurut Bukhori, salah satu pengurus Forum Silaturhami Pondok Pesantren (FSPP) Banten, Atut telah gagal membawa Banten kearah masyarakat berkeadilan dan kemakmuran, sebaliknya makmur untuk kelompok dan keluargnya. "Kita lihat semua keluarganya kini memiliki jabatan penting dan strategis dari mulai ponakan hingga ibu tiri, semuanya dirambah belum lagi kolega-koleganya. Sedangakan disisi lain, masyarakat yang mengalami gizi buruk di Banten masih sangat banyak. Ini Propinsi Banten, bukan kerajaan," katanya kepada Bantenpost.

Tokoh yang pernah mendapatkan gelar pemuda terbaik se-Kabupaten Serang dalam bidang pembangunan dan sosial ini, juga menginginkan adanya perubahkan kepemimpinan di Banten agar pemerintah dan demokrasi benar-benar berjalan sesuai cita-cita para pejuang propinsi ini. "Banten butuh figur baru yang visioner dan taqwa tentunya," tambah pemuda yang murah senyum ini.

Hal sama diungkapkan oleh Dosen FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang (Untirta) Gandung Ismanto dalam wawancara dengan Bantenpost beberpa waktu lalu, Incumbent katanya terkendala dengan citranya yang sarat dengan KKN dan gagal karena tidak kapabel. Figur cawagub dengan dua kriteria ini dapat secara efektif menjadi mesin cuci terhadap citra Incumbent yang sangat buruk sekaligus menjadi mesin suara yang efektif terhadap pemilih kelas menengah keatas yang mulai kehilangan trust dan harapan pada Incumbent. "Itu artinya peluang calgub lain WH ataupun Jazuli masih layak jual karena figur-figur itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memang benar-benar menginkan perubahan di Banten," pungkas Gandung. (JNA/END)

Sumber : Banten Post, Sat 16 April 2011 06:33

Kekuasaan ATUT harus berakhir

"Kekuasaan Atut harus segera berakhir. Karena jika dibiarkan keadaan bisa gawat, karena di sana ada uang rakyat, ada aset negara yang harus diselamatkan. Itu semua harus diserahkan kepada rakyat. Tidak boleh dikuasai oleh sekelompok orang. Saya tak boleh tinggal diam," ucap WH lantang  di depan Kader Muda Demokrat (KMD), di Padang Golf Modernland, Cipondoh, Kota Tangerang, Kamis (5/5/2011).

Saat ini, kata WH, sudah empat wilayah yang dikuasai keluarga besar Atut. "Sudah kasat mata kok. Sudah empat daerah yang dikuasai, lalu kita dapat apa? Semua dikuasai untuk sebuah rezim. Jika ini dibiarkan terus, kita dapat apa?" ucapnya.

Karena itu, kata WH, sudah saatnya masyarakat Banten yang berjumlah tujuh juta orang melakukan perubahan total. "Jika kita diam saja, ya tak ubahnya seperti suporter sepakbola, yang hanya menonton," tandasnya.

"Nasib Banten ke depannya ditentukan oleh pemimpinnya. Saya tampil karena panggilan rakyat untuk memperbaiki keadaan yang ada". 

Menurut WH lagi, "hak masyarakat Banten selama ini terpasung. Mereka tidak bisa menyampaikan aspirasi dengan bebas karena selalu ada ancaman dan intimidasi. Sementara fasilitas dasar seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, tidak didapatkan secara optimal.

"Saya ingin memajukan Banten. Ini komitmen yang sakral, daripada sekadar pertarungan politik," ujarnya.

Dengan kondisi yang ada, kata WH, maka dirinya berketetapan hati untuk maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Provinsi Banten periode 2012 - 2017. "Kalaupun kalah, setidaknya saya sudah berbuat sesuatu untuk rakyat Banten, dan kalaupun menang ini adalah kemenangan rakyat Banten" tegasnya.

Terkait siapa wakil yang hendak mendampingi, kata WH, sampai saat ini dirinya memang belum menemukan. WH tidak membatasi pasangannya itu berasal dari birokrat atau pengusaha. "Mau laki atau perempuan sama saja. Yang penting sepaham. Selain itu harus orang sana (Banten)," ucapnya. 

Kepada generasi muda, WH berpesan untuk tidak mudah tergiur bujuk rayu dan uang, sebab hal itu bisa makin menjerumuskan keadaan. "Generasi muda harus berani melakukan perubahan, dan itu harus ditunjukkan saat pilgub nanti," ujarnya. 

Mari satukan langkah kita ubah rezim yang ada, jangan sampai Banten dikuasai oleh rezim yang tamak dan tidak memperhatikan rakyat. SALAM PERUBAHAN!

AKSI ANARKIS JADI DAMAI BERKAT KEPEMIMPINAN WH

     Siapa yang tak kenal Haji Wahidin Halim  yang akrab disapa WH. Sosok calon kandidat Gubernur Banten periode 2012 - 2017 ini memang memiliki karakter yang unik. disaat pemimpin lainnya takut di demo, di cerca, bahkan mungkin di tinju pengunjuk rasa, pemimpin yang satu ini malah lebih suka berdialog langsung dengan pendemo.

     "Hebat, hebat....WH bisa meredam aksi mahasiswa dengan dialog keterbukaan" seru sejumlah warga yang melihat langsung aksi demo yang dilakukan BEM GMNI yang aksinya menyuarakan perbaikan dunia pendidikan se-Banten.

     Awalnya dialog tidak direncanakan, siang itu serombongan mahasiswa yang konvoi ke kawasan Jl. Satria - Sudirman berhenti di depan Gedung Puspem Kota Tangerang dan merangsek untuk masuk ke kantor Walikota Tangerang bermaksud menyuarakan aspirasi mereka terhadap dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan se-Banten yang dianggap kurang berpihak terhadap pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Banten. Namun aksi tersebut dapat dihalangi oleh Satpol PP Kota Tangerang yang dibantu pihak Kepolisian.

     WH yang sudah berada di mobil segera turun dan menghampiri mereka tanpa pengawalan petugas. selanjutnya toa (speaker genggam) yang saat itu dipegang oleh pimpinan pengunjuk rasa, diminta dan dipergunakan oleh WH untuk berdialog dengan puluhan mahasiswa tersebut. 

     Salah satu aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa yaitu mengenai peningkatan mutu pendidikan di Banten, dijawab oleh WH bahwa tuntutan mahasiswa akan direalisasikan apabila WH menjadi Gubernur Banten, WH pun berjanji akan memperbanyak beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa se-Banten. bukan hanya itu, gedung-gedung sekolah-pun akan diperbaiki seperti halnya yang ada di Kota Tangerang. mendengar jawaban WH. mahasiswa yang awalnya berunjuk rasa berbalik mengeluarkan yel-yel mendukung WH menjadi Gubernur Banten.

     Semoga apa yang dilakukan WH dapat ditiru pemimpin lainnya, SALAM PERUBAHAN!.